Cibinong – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar) soroti adanya dugaan ketidak beresan dalam proyek pembangunan RSUD Bogor Utara, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Buntutnya, Gempar pun melaporkan proyek bernilai Rp 93,6 miliar tersebut ke KPK.
“Gempar menilai proyek pembangunan gedung RSUD Bogor Utara yang anggarannya dari bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat mengalami cacat hukum. Bahkan terindikasi adanya dugaan tindakan korupsi, kolusi dan nepitisme (KKN),”tegas Nur Pratama Ketua Gempar kepada wartawan, Selasa (31/5/2023).
Dia melanjutkan, keterlambatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang disinyalir tidak sesuai aturan perpanjangan waktu kerja. Menimbulkan adanya indikasi ketidak beresan dalam proyek tersebut. Untuk itu, kata dia, Gempar melapor ke lembaga anti rasuah.
“Target pekerjaan, proyek pembangunan RSUD Bogor Utara harus selesai pada Jumat (24/12/2021),”bebernya.
Kendati demikian, tambahnya, hingga pemberian kompensasi dan dua kali masa perpanjangan waktu, proyek senilai Rp93,6 miliar tersebut tidak kunjung selesai pembangunannya.
Proyek pembangunan RSUD tersebut harusnya selesai pada akhir Desember 2021 lalu sesuai dengan kontrak, tetapi pada faktanya hingga dua kali masa perpanjangan waktu, pembangunan RSUD Bogor Utara itu tak kunjung selesai,” katanya.
Pihaknya juga menyangsikan apakah pemberian waktu tambahan sebanyak dua kali tersebut berdasar aturan.
Saat mereka tanyakan, jawaban yang disampaikan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada saat audiensi Gempar pada 6 April 2022 lalu adalah karena berdasarkan kesepakatan.
Padahal, tuturnya, apapun kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan pengelolaan negara haruslah berlandaskan aturan yang jelas. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
Karena dianggap melanggar aturan yang berlaku tersebut meyakinkan kami dan menjadikan landasan kuat, proyek pembangunan RSUD Bogor Utara ini terindikasi adanya tindakan KKN,” pungkasnya.**
